Oleh: Arini Shafia Afkari
Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, seorang pemimpin akan langsung dipilih oleh rakyatnya dengan bebas. Belakangan ini, perpolitikan Indonesia kerap menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, yaitu pilkada serentak yang merupakan ajang pesta demokrasi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya. Serta sebagai penentu perekonomian suatu negara, karena jika perekonomian suatu daerah meningkat, maka perekonomian negara juga meningkat. Pengaruh perpolitikan negara terhadap pembangunan ekonomi bukan hanya terjadi saat ini saja. Tetapi sejak Indonesia merdeka, yaitu masa orde lama, orde baru dan reformasi, hingga saat ini.
Pasca Indonesia merdeka, pada tahun 1945, Belanda melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Sehingga, masuknya barang-barang impor terhambat dan Indonesia hanya mengandalkan produk dalam negri yang saat itu masih sangat kurang. Kemudian ditambah lagi peraturan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960 yang melarang Bursa Efek Indonesia menjual semua Efek dari perusahaan Belanda di Indonesia, termasuk Efek yang bernominasi mata uang Belanda. Hal tersebut memperparah perdagangan Efek Indonesia. Sehingga tingkat inflasi pada saat itu mencapai lebih dari 300%. Tidak adanya hubungan Indonesia dengan negara lain membuat Indonesia harus berjalan di tempat. Namun, penderitaan itu membuat Indonesia kembali bangkit. Indonesia berupaya menembus blokade dengan diplomasi dengan India yang memiliki nasib sama. Indonesia mengirimkan beras ke India dan India mengirimkan obat-obatan ke Indonesia.
Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Setiap pemimpin memiliki strategi politik yang berbeda. Termasuk Soeharto pada masa orde baru. Pada masa pergantian presiden dari Soekarno ke Soeharto, tingkat inflasi berada di titik tertinggi, yaitu sebesar 650%. Soeharto berusaha keras menurunkan inflasi tersebut dengan target 15% dengan berbagai cara, yaitu menertibkan anggaran dan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara barat untuk menarik modal. Itulah usaha Soeharto untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Pasca orde baru, kekuatan politik berubah dengan cepat. Ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan, karena banyak investor asing yang melepas hubungan dengan Indonesia. Dengan alasan tidak adanya jaminan keamanan di Indonesia, kondisi politik Indonesia yang tidak stabil sehingga negara lain menganggap bahwa Indonesia bukan tempat investasi yang baik. Kas negara, bea cukai dan pajak di Indonesia dalam keadaan nihil. Sehingga Indonesia terpaksa menjalin kerjasama dengan Amerika demi mengontrol nilai mata uang asing yang beredar di Indonesia, namun semua itu menambah buruk keadaan perekonomian masyarakat dan tidak menghasilkan sesuatu.
Belakangan ini, pemimpin daerah maupun negara berpolitik sehat dengan mengutamakan pembangunan perekonomian negara. Seperti Presiden Joko Widodo yang menjalin hubungan baik dengan banyak negara demi meningkatkan ekspor sumber daya di tengah perekonomian global yang penuh ketidakpastian, yaitu diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk mempromosikan potensi ekonomi Indonesia. Baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Kementrian luar negri dan perwakilan-perwakilan RI lainnya akan menjadi garda terdepan untuk membangun perekonomian negara. Menlu RI dalam Pernyataan Pers Tahunan tahun 2015 mengatakan bahwa berdasarkan visi dan misi Presiden Jokowi, politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan kepada menjaga kedaulatan Indonesia dengan memfokuskan kepada diplomasi perbatasan; peningkatan perlindungan terhadap WNI dan BHI serta peningkatan diplomasi ekonomi.
Politik suatu negara sangat mepengaruhi perekonomian negara. Karena, dengan adanya campur tangan dunia politik di pemerintah akan mewujudkan suatu perjanjian dan kerjasama antar negara. Yang nantinya akan ada dua pilihan, menguntungkan dan merugikan negara tersebut. Semakin bersih perpolitikan di suatu negara, pembangunan ekonomi semakin baik pula. Jadi, Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh politik terhadap pembangunan perekonomian, karena kedua hal tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi.
Arini Shafia Afkari, Penerima Beasiswa Pemuda Nusantara, mahasiswi FMIPA UI 2016, Staf Departemen Penulisan KSM Eka Prasetya.